IPERINDO: Permendag 76/2019 Tak Sesuai Semangat Pemberdayaan

POPULAR

Pembangunan Kapal Baru Masuk Program Padat Karya Hubdat

Jakarta-Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  (Hubdat) Kemenhub berupaya menggairahkan perekonomian dengan melakukan sejumlah program padat karya dengan anggaran hingga Rp46,53 miliar selama pandemi Covid-19. Namun,...

IPERINDO Gelar Seminar Tarif dan Revolusi Maritim di Samarinda

JAKARTA- Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Cabang Kalimantan Timur bekerja sama dengan Indonesian  Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Cabang Samarinda,...

Yance Gunawan, Direktur Utama Galangan PT. Dumas/Penasehat IPERINDO Meninggal Dunia.

Jakarta - Industri galangan kapal Indonesia kembali berduka. Tokoh galangan kapal Indonesia yang juga salah satu penasehat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai...

Citra Shipyard Luncurkan Empat Unit Kapal Tunda IPCM

JAKARTA—PT  Citra Shipyard Batam, Provinsi Kep. Riau meluncurkan empat kapal tunda berkapasitas 2 x 2.200 horde power  senilai Rp230 miliar pesanan PT Jasa Armada...

Sumber Marine Shipyard Bangun Kapal Angkut Semen

JAKARTA: PT Sumber Marine Shipyard, perusahaan galangan kapal berbasis di Batam, Kepulauan Riau, membangun dua unit kapal PB Cement Carrier berkapasitas 4.500 Dead Weight...

JAKARTA – IPERINDO dan dua  asosiasi industri maritim lainnya menilai kebijakan Permendag 76 tahun 2019 tentang Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru (Bekas) tidak sejalan dengan semangat memberdayakan industri pelayaran dan perkapalan nasional.

Oleh karena itu, tiga asosiasi maritim yakni Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) meminta agar direvisi.

Ketua Umum Iperindo Eddy K Logam menuturkan, seharusnya roadmap yang telah disusun tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup puluhan ribu pekerja galangan kapal nasional yang terancam dengan terbitnya Permendag No 76 tersebut.

Kebijakan ini juga membuat laut Indonesia akan dipenuhi sampah kapal-kapal tua, yang berdampak pada inefisiensi biaya operasional kapal. “Maka kami menilai, sebaiknya dikembalikan lagi kebijakan yang sesuai dengan roadmap yang telah dibuat oleh ketiga asosiasi,” imbuh Eddy.

Dia menilai, kebijakan Permendag seharusnya sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang berencana menekan defisit neraca perdagangan, sekaligus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri perkapalan nasional.

Sementara itu, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kebijakan yang termuat dalam Permendag 76 itu kontra produktif terhadap keberlangsungan usaha industri perkapalan dan pelayaran nasional.

“Kami meminta agar PM 76 ini dicabut, khususnya yang mengatur usia maksimum kapal yang boleh diimpor yaitu 30 tahun. Karena hal ini sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup industri pelayaran, perkapalan dan penyeberangan,” ujar Carmelita.

 

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

NEWS

Galangan Sepi, Tapi Pemerintah Masih Tertarik Impor Kapal

JAKARTA - Ikatan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mengirim surat kepada pemerintah terkait pembuatan kapal-kapal milik pemerintah di luar negeri. Ketua Umum Iperindo...

Resmi, PAL Pilih Desain Babcock untuk Proyek Kapal Frigate Kemhan

Surabaya - PT PAL Indonesia (Persero) menandatangani Licence Agreement dengan Rosyth Royal Dockyard Ltd (Babcock) sebagai Penyedia Desain Arrowhead 140 untuk Pengadaan 2 (dua)...

Sejak 2015, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Bangun 157 Kapal di Indonesia.

JAKARTA - Kementerian  Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sejak 2015 hingga sekarang telah membangun 157 unit kapal baja dengan berbagai tipe dan ukuran...

IPERINDO Perkenalkan Berbagai Jenis Kapal yang Bisa Dibangun di Indonesia

JAKARTA--Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) memperkenalkan berbagai jenis produk kapal yang sudah bisa dibangun pada galangan kapal nasional dalam negeri...

Pemerintah Suntikkan Modal Negara ke PT PAL Indonesia (Persero) Rp1,28 Triliun Melalui Skema PMN.

JAKARTA-Presiden Jokowi menyuntikkan modal negara ke PT PAL Indonesia (Persero) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1,28 triliun. PAL merupakan BUMN yang bergerak di...