Pemerintah Perpanjang Pelimpahan Kewenangan Sertifikasi Statutoria Kapal kepada BKI

POPULAR

Pembangunan Kapal Baru Masuk Program Padat Karya Hubdat

Jakarta-Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  (Hubdat) Kemenhub berupaya menggairahkan perekonomian dengan melakukan sejumlah program padat karya dengan anggaran hingga Rp46,53 miliar selama pandemi Covid-19. Namun,...

IPERINDO Gelar Seminar Tarif dan Revolusi Maritim di Samarinda

JAKARTA- Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Cabang Kalimantan Timur bekerja sama dengan Indonesian  Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Cabang Samarinda,...

Yance Gunawan, Direktur Utama Galangan PT. Dumas/Penasehat IPERINDO Meninggal Dunia.

Jakarta - Industri galangan kapal Indonesia kembali berduka. Tokoh galangan kapal Indonesia yang juga salah satu penasehat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai...

Citra Shipyard Luncurkan Empat Unit Kapal Tunda IPCM

JAKARTA—PT  Citra Shipyard Batam, Provinsi Kep. Riau meluncurkan empat kapal tunda berkapasitas 2 x 2.200 horde power  senilai Rp230 miliar pesanan PT Jasa Armada...

Sumber Marine Shipyard Bangun Kapal Angkut Semen

JAKARTA: PT Sumber Marine Shipyard, perusahaan galangan kapal berbasis di Batam, Kepulauan Riau, membangun dua unit kapal PB Cement Carrier berkapasitas 4.500 Dead Weight...
JAKARTA- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) kembali diberikan kewenangan dalam melaksanakan survey dan sertifikasi statutoria terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini.
Perpanjangan pendelegasian kewenangan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dengan Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rudiyanto di Kantor Kemenhub Jakarta, Senin (10/5). Acara turut dihadiri Sekretaris Jenderal  Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo)  Askan Naim.

Penandatanganan kerja sama.

Dirjen Agus mengungkapkan, dengan pendelegasian statutory ini, PT. BKI memiliki kewenangan untuk melakukan survey dan audit pada aspek keselamatan kapal dan menerbitkan sertifikat statutoria kepada kapal-kapal berbendera Indonesia khususnya yang melakukan pelayaran internasional atas nama Pemerintah.
“Sertifikasi inilah yang menjadi tanda bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan,” katanya.
Menurut Dirjen Agus, pemenuhan standar keselamatan dan kepatuhan kapal-kapal berbendera Indonesia terhadap konvensi internasional tersebut berhasil membawa Indonesia masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU pada tahun 2021, di mana tahun sebelumnya Indonesia berada pada posisi Grey List.
Dengan masuknya Indonesia ke dalam White List Tokyo MoU akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap standar keselamatan yang berlaku baik terhadap kapal yang berlayar di perairan Indonesia maupun internasional.
“Namun tantangan kedepan adalah bagaimana mempertahankan status agar di tahun-tahun mendatang Indonesia masih bertahan di kriteria White List ini, sebagaimana negara-negara White List lain, seperti Swedia, Chili, Swiss, Amerika Serikat, Italia dan Bangladesh,” paparnya.
Senada dengan hal itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Hermanta menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Ditjen Perhubungan Laut, PT. BKI, perusahaan pelayaran, crew kapal dan pihak-pihak terkait lainnya.
“BKI dalam hal ini bertindak sebagai Recognized Organization/RO mampu menjalankan fungsi  pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi serta menjamin pemenuhan persyaratan konvensi Internasional oleh kapal-kapal berbendera Indonesia baik yang berlayar secara internasional maupun domestik,” jelasnya.
Dengan pencapaian White List ini pihaknya berharap akan semakin memacu kinerja jajaran Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dalam melaksanakan fungsi kelaiklautan kapal bendera Indonesia bersama dengan BKI baik di pelayaran internasional maupun domestik.
Sebagai informasi, Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia antara Ditjen Perhubungan Laut dan PT. BKI (Persero) ini dahului dengan melakukan assessment terhadap kemampuan BKI pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 dilakukan pertama kali Penandatangan Perjanjian Kerjasama tersebut. Selanjutnya Perjanjian Kerjasama ini dapat diper(Sumber: dephub)panjang melalui proses oversight setiap tahunnya.
- Advertisement -

BERITA TERKAIT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

NEWS

Galangan Sepi, Tapi Pemerintah Masih Tertarik Impor Kapal

JAKARTA - Ikatan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mengirim surat kepada pemerintah terkait pembuatan kapal-kapal milik pemerintah di luar negeri. Ketua Umum Iperindo...

Resmi, PAL Pilih Desain Babcock untuk Proyek Kapal Frigate Kemhan

Surabaya - PT PAL Indonesia (Persero) menandatangani Licence Agreement dengan Rosyth Royal Dockyard Ltd (Babcock) sebagai Penyedia Desain Arrowhead 140 untuk Pengadaan 2 (dua)...

Sejak 2015, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Bangun 157 Kapal di Indonesia.

JAKARTA - Kementerian  Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sejak 2015 hingga sekarang telah membangun 157 unit kapal baja dengan berbagai tipe dan ukuran...

IPERINDO Perkenalkan Berbagai Jenis Kapal yang Bisa Dibangun di Indonesia

JAKARTA--Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) memperkenalkan berbagai jenis produk kapal yang sudah bisa dibangun pada galangan kapal nasional dalam negeri...

Pemerintah Suntikkan Modal Negara ke PT PAL Indonesia (Persero) Rp1,28 Triliun Melalui Skema PMN.

JAKARTA-Presiden Jokowi menyuntikkan modal negara ke PT PAL Indonesia (Persero) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1,28 triliun. PAL merupakan BUMN yang bergerak di...